Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Alur perizinan pada layanan pemerintah, sering dianggap berbelit.

Namun kini, benang kusut birokrasi itu mulai bisa diurai dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Berbagai daerah yang sudah membangun MPP, bisa memanfaatkan sistem satu data agar antar-instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan yang cepat. 

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menjelaskan, pemberi layanan dari pemerintah, BUMN/D, dan swasta harus bisa menerapkan sistem yang terintegrasi. 

“Bukan hanya menyatukan layanan secara fisik, namun yang terutama secara sistem, dimana keterpaduan ini mendorong adanya pemanfaatan data bersama yang memungkinkan terjadinya penyederhanaan dalam pengelolaan data dan informasi dalam proses pelayanan,” kata Diah dalam Lokakarya MPP, yang dilakukan secara virtual, Senin (14/6/2021).

Lokakarya ini mengangkat tema Kolaborasi dan Integrasi Layanan pada Mal Pelayanan Publik. 

Baca juga: Indosat Bersiap Gelar Layanan 5G di Indonesia, Ini Update Terbarunya

Tujuannya yakni melakukan re-commitment untuk melakukan kolaborasi Dan mendorong integrasi layanan melalui penyelenggaraan MPP di seluruh Indonesia. 

Lokakarya ini diikuti oleh 32 pimpinan instansi pemerintah pusat dan 9 pimpinan BUMN, termasuk dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Diah mengatakan, terwujudnya integrasi antar penyedia layanan bermuara pada penyederhanaan birokrasi pelayanan yang menimbulkan efisiensi waktu, biaya, serta kemudahan mendapatkan produk layanan baik layanan administrasi, barang dan jasa. 





Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *