VIVA – Para petani tebu mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako). Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Nasional, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengkritik draf atau rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan, pihaknya tegas menolak jika rencana tersebut benar-benar diterapkan. “Karena akan memberatkan kehidupan petani,” kata dia di Kudus, Jumat, 11 Juni 2021.

Baca juga: Munas Kadin VIII Sebaiknya Tetap di Bali, Begini Alasan Pengusaha

Diharapkannya, kebijakan tersebut agar dikaji ulang. Terlebih saat ini masih masa pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Keputusan tersebut akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama petani.



Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *