JAKARTA, iNews.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menawarkan empat opsi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dari krisis yang dialami. Manajemen perusahaan penerbangan pelat merah itu pun dalam proses memilih opsi yang tepat. 

Pengamat Bisnis Penerbangan Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati berharap pemerintah bergerak cepat membantu pendanaan untuk melunasi utang Garuda. 

“Dengan kondisi Garuda seperti sekarang ini, saya setuju dengan tindakan (Menteri BUMN) Erick Tohir yang berupaya melakukan pencairan dana guna membantu menyelesaikan permasalahan Garuda,” katanya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (6/6/2021). 

Namun dia menyebut, belum ada kekompakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, Garuda mengharapkan dana talangan sebesar Rp8,5 triliun, namun dana talangan tahap 1 baru cair pada Februari lalu sebesar Rp1 triliun. 

“Belum ada kekompakan antara Erick Tohir dan Sri Mulyani. Kita tunggu saja Menkeu kita buka suara soal dana yang dikeluarkan,” ujarnya. 

Arista menyatakan, Garuda masih memiliki harapan untuk diselamatkan dengan penolakukuran atau benchmarking, seperti kasus yang menimpa maskapai penerbangan di beberapa negara. Salah satunya dengan mendapatkan pinjaman atau suntikan modal dari pemerintah. Arista menilai, cara itu bisa mengurangi utang Garuda.

“Menurut saya masih ada harapan (Garuda) untuk dipertahankan dengan adanya dana pembantu dari pemerintah,” ujarnya.

Sementara Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra sebelumnya mengatakan, utang perseroan mencapai Rp70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya karena perseroan menunda pembayaran kepada pemasok.

Kondisi keuanganan perusahaan makin memburuk selama pendemi Covid-19. Irfan mengungkapkan, arus kas dan ekuitas Garuda tercatat minus. 

“Perusahaan memiliki arus kas dan ekuitas negatif Rp41 triliun,” ungkapnya, beberapa waktu lalu. 
 
Adapun empat opsi yang ditawarkan pemerintah untuk menyemalatkan Garuda, pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas. Meski begitu, dalam catatan pemegang saham, pemerintah berpotensi meninggalkan maskapai penerbangan pelat merah itu dengan utang warisan yang besar. Kondisi ini membuat perseroan menghadapi tantangan di masa mendatang. 

Kedua, menggunakan legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti, utang, sewa, dan kontrak kerja. Dalam catatan pemerintah, opsi ini masih mempertimbangkan Undang-undang (UU) kepailitan. Apakah regulasi memperbolehkan adanya restrukturisasi. Opsi ini merujuk pada penyelamatan Latam Airlines milik Malaysia.

Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Di saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda. Bahkan, menjadi national carrier di pasar domestik.

Opsi selanjutnya, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara. Misalnya, dengan pajak bandar udara (bandara) atau subsidi rute yang lebih rendah.  Namun jika opsi terakhir menjadi pilihan pemerintah, maka Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki national flag carrier. 

Editor : Jujuk Ernawati





Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *