JIKA kita mengamati berbagai kasus korupsi di negeri ini, dapat dikatakan, sebagian besar pelakunya ialah kalangan terpelajar. Sebagian di antaranya lulusan perguruan tinggi, bergelar sarjana, magister, dan doktor. Bahkan, ada juga yang menyandang jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar. Realitas itu merupakan tamparan bagi dunia pendidikan. Lembaga pendidikan yang seharusnya menghasilkan pejuang antikorupsi justru ‘menernak’ koruptor.

Dengan seperangkat pengetahuan yang dimiliki, civitas academica perguruan tinggi semestinya berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi. Namun, realitasnya tidak sedikit kalangan terpelajar justru menjadi pelaku korupsi. Kondisi itu menjadikan latar belakang sosial pelaku korupsi semakin beragam. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan elite partai politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, pengusaha, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga civitas academica kampus.

Pertanyaannya, mengapa kalangan terpelajar terseret dalam pusaran kasus korupsi? Padahal, mereka termasuk kelompok berilmu pengetahuan. Bahkan, sebagian mereka dikenal memiliki rekam jejak hebat tatkala masih aktif sebagai pendidik di kampus. Jawabnya, sangat mungkin hal itu terjadi karena mereka terlalu jauh bersinggungan dengan politik dan kekuasaan. Mereka juga tidak siap tatkala berurusan dengan budaya birokrasi yang koruptif.

Persoalan hubungan politik kekuasaan dengan korupsi pernah diutarakan Lord Acton tatkala menulis surat pada Bishop Mandell Creighten. Dalam surat itu, Lord Acton menulis ungkapan yang terkenal hingga kini, yakni ‘Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (orang yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya)’. Untuk itulah, kelompok terpelajar tidak boleh hanya mengandalkan ilmu pengetahuan tatkala bersinggungan dengan politik dan kekuasaan.

Modal penting yang harus dimiliki kelompok terpelajar ialah moral atau akhlak. Modal berupa akhlak terasa bersifat universal karena berlaku bagi siapa pun dan apa pun agamanya. Persoalan akhlak penting karena berkaitan dengan integritas seseorang. Dalam kaitan ini, Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) menyatakan bahwa perspektif moral dapat digunakan untuk menilai apakah seorang yang terpelajar telah berkhianat, terpeleset, tertipu, khilaf, naif, atau tidak paham dengan medan pergaulan sehingga salah dalam mengambil langkah. Publik dapat menilai moralitas mereka yang terpelajar, tetapi tersandung oleh kasus korupsi.

 

Melalui pendidikan

Seakan menyadari bahwa ada begitu banyak kalangan terpelajar yang terlibat kasus korupsi, lembaga pendidikan mulai mengembangkan pendidikan antikorupsi. Di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), anak-anak mulai dibekali pendidikan antikorupsi dalam bentuk yang sederhana.

Di level pendidikan dasar dan menengah juga dikembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Juga, ada ikhtiar membudayakan kejujuran melalui program percontohan ‘kantin kejujuran’ di sejumlah sekolah. Sayang sekali, program kantin kejujuran tidak bertahan lama, bahkan banyak mengalami kebangkrutan.

Sementara itu, di perguruan tinggi dikembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi dengan cara beragam. Sebagian kampus menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah mandiri. Sebagian lagi dilakukan dengan cara menyisipkan (inserting) materi antikorupsi pada beberapa mata kuliah relevan.

Pengembangan materi pendidikan antikorupsi bertujuan menjadikan kalangan terdidik sebagai pribadi-pribadi berintegritas. Dengan mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, diharapkan, karakter berperilaku jujur dan berintegritas tertanam dalam diri kalangan terdidik.

Pelibatan lembaga pendidikan dalam gerakan antikorupsi sangat penting dilakukan. Paling tidak, ada dua alasan yang perlu dikemukakan sehingga lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam gerakan pemberantasan korupsi. Pertama, lembaga pendidikan memiliki sumber daya dengan seperangkat pengetahuan (knowledge) yang memadai. Kedua, lembaga pendidikan memiliki jaringan (networking) yang kuat dan tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Jika dua modal itu dimaksimalkan, gerakan pemberantasan korupsi melalui lembaga pendidikan akan semakin masif.

Dalam menghadapi budaya korupsi yang begitu akut, dengan pelaku yang semakin meluas, bangsa ini jelas banyak berharap kepada dunia pendidikan. Apalagi mereka yang sedang duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi merupakan calon pemimpin pada masa mendatang. Jika kalangan terpelajar sudah banyak terkotori oleh noda korupsi, kepada kelompok mana lagi bangsa ini berharap? Pertanyaan ini layak direnungkan semua komponen yang ada di lembaga pendidikan.

 






Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *