Pemerintah Terus Dorong Program Reforma Agraria Untuk Pendaftaran Hingga Pemerataan Akses Tanah
Pemerintah Terus Dorong Program Reforma Agraria Untuk Pendaftaran Hingga Pemerataan Akses Tanah

RumahCom – Kementerian ATR/BPN mendorong pelaksanaan program reforma agraria yang melibatkan semua kementerian dan instansi. Hal ini untuk mempercepat proses pendaftaran 126 juta bidang tanah hingga pemerataan akses pertanahan untuk meningkatkan perekonomian.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) terus mendorong pelaksanaan reforma agraria sebagai bentuk dukunngan terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) No. 86 Tahun 2018, program reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset hingga penataan akses untuk kemakmuran masyarakat.

Menurut Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra saat mengulas mengenai kebijakan pertanahann antara regulasi dan implementasi, program reforma agraria juga termasuk pemberdayaan dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan reforma agraria diharapkan bisa terus memperkuat pilar untuk pembangunan sekaligus pemerataan ekonomi dan mencegah terjadinya konflik maupun sengketa di sektor pertanahan. Salah satu tujuan reforma agraria juga yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan,” ujarnya.

Lahan memiliki fungsi yang sangat strategis bahkan untuk beberapa kalangan, lahan juga bisa berfungsi sangat vital hingga sakral. Peruntukan dan penggunaan lahan yang lebih banyak terkait dengan ekonomi maupun pemanfataannya tentu perlu diatur dengan lebih baik dan berkeadilan.

Termasuk lahan yang mencakup pemeliharaan yang berhubungan dengan program konservasi sehingga ada unsur pemeliharaan lingkungan. Pemerintah terus mengupayakan khususnya yang terkait dengan penyediaan supaya bisa mengatasi ketimpangan akses lahan kepada seluruh masyarakat yang selama ini masih terjadi.

Program reforma agraria sendiri telah menjadi program strategis nasional sejak tahun 2015 lalu sehingga seluruh kebijakan kementerian maupun lembaga diharuskan ikut mendukung. Pembaruan regulasi dan kebijakan pada sektor pertanahan misalnya, telah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Selanjutanya regulasi maupun kebijakan pasca UU Cipta Kerja juga diharapkan bisa menjawab berbagai perkembangan di sektor agraria terutama yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Surya juga menyebut, setidaknya ada lima PP yang bila diturunkan lebih detil akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai program agraria.

Misalnya, PP No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. PP No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PP No. 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, PP No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dan PP No. 64 Tahun 2021 tentang badan bank tanah (landbank).

“Jadi ada banyak pekerjaan besar di sektor pertanahan dan itu terus kami benahi termasuk dengan program pendaftaran tanah sistematis (PTSL). Dengan PTSL seluruh 126 juta bidang tanah di Indonesia akan terdaftar dari saat ini baru sepertiga yang terdaftar. Kami juga aktif mendatangi masyarakat, jadi tidak menunggu permohonan dan ini bagian dari mindset dan budaya kerja yang harus terus diubah,” bebernya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah



Sumber Link

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *