MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta segera memutuskan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Yalimo, Papua. Sebab, sudah dua tahun belum diputuskan dan pada 16 Juni mendatang masa jabatan bupati dan wakil bupati Yalimo akan berakhir.

“Segara umumkan siapapun pemenangnya karena berlarut-larut akan mengganggu pembangunan di Kabupaten Yalimo. Apalagi tanggal 16 Juni mendatang bupati dan wakil bupati Yalimo akan berakhir,” pinta Ketua Front Peduli Pembangunan Yalimo (FPPY) Leo Himan dalam keterangannya melalui whatsapp, Minggu (6/6)

Leo menyayangkan, Pilkada di Kabupaten Yalimo sampai memakan waktu hingga dua tahun belum selesai. Setelah dilaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) hasilnya kembali digugat olah salah satu pasangan calon.

“Jelas ini merugikan masyarakat Kabupaten Yalimo. Kami minta MK putuskan sesuai Hasil dari Lapangan jika MK berpendapat lain maka putuskan seadil-adilnya masyarakat Yalimo menjadi korban pembangunan. Kami minta kepada Hakim MK segera jadwalkan lalu putuskan dalam putusan sela/Dismissal agar cepat melakukan proses untuk pelantikan siapapun terpilih,” ungkap Leo Himan.  

Sebagaimana diketahui, rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 belum usai hingga pertengahan 2021 ini. Pasalnya, hasil pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan melahirkan putusan yang memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) maupun penghitungan surat suara ulang (PSSU) di sejumlah daerah.

Saat KPU sudah menyelengarakan PSU hasilnya kembali digugat. Pada Jumat (21/5), MK menggelar pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti terhadap tujuh permohonan sengketa hasil PSU (enam daerah) dan PSSU (satu daerah).

“Kami akan melaporkan hasil sidang pendahuluan ini kepada rapat permusyawaratan hakim yang akan kami tentukan jadwalnya kemudian,” ujar hakim konstitusi Saldi Isra sebelum menutup persidangan, Jumat (21/5).

Saldi mengatakan, jadwal sidang berikutnya akan diumumkan setelah rapat permusyawaratan hakim yang memutus atau menetapkan perkara berlanjut ke proses selanjutnya atau tidak. MK meminta para pihak menunggu informasi atau panggilan untuk hadir di sidang selanjutnya.

Sebelumnya, MK memerintahkan 16 KPU daerah melaksanakan PSU dan satu daerah (Kabupaten Sekadau) menggelar PSSU dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2020. Hingga 5 Mei 2021, sudah 12 daerah yang melaksanakan putusan MK tersebut, terakhir adalah PSU pilbup Yalimo.

Dikutip laman resmi MK, permohonan perselisihan hasil pilbup Yalimo sudah diajukan oleh pasangan calon Lakius Peyon-Nahum Mabel per 17 Mei. Sedangkan lima daerah lainnya masih dalam tahapan pilkada sehingga belum melaksanakan PSU, antara lain pemilihan gubernur (pilgub) Jambi (27 Mei 2021), pilgub Kalimantan Selatan (9 Juni 2021), pemilihan bupati (pilbup) Boven Digoel (7 Juli 2021), pilbup Sabu Raijua (7 Juli 2021), dan pilbup Nabire (14 Juli 2021).

Hasil PSU dari lima daerah tersebut juga berpotensi digugat kembali ke MK. Untuk PSU Sabu Raijua dan Boven Digoel dilaksanakan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) se-kabupaten karena satu pasangan calonnya didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada 2020. Dengan demikian, warga di daerah-daerah tersebut belum memiliki kepala daerah baru. (OL-13)

Baca Juga: Pemungutan Suara Ulang di Yalimo Dituding Ada Kecurangan

 






Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *