Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN – Menteri Sosial RI (Mensos) Tri Rismaharini menekankan akurasi dan kecepatan penyaluran bantuan, serta memastikan hak-hak penerima bantuan sosial (bansos) terpenuhi.

Untuk keperluan tersebut, Mensos mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mengawal penyalurannya secara sungguh-sungguh.

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Risma, saat meninjau langsung penyaluran bantuan ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial tunai (BST) di Dukuh Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara.

“Saya meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran,” kata Risma kepada awak media di Pekalongan, Selasa (27/7/2021).

Dalam tinjauannya ini, Menteri Risma melakukan pengecekan kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM.

Baca juga: 3 Langkah Mensos Risma untuk Hindari Korupsi Penyaluran Bansos, Ini Penjelasannya

Mantan Walikota Surabaya itu juga memastikan harga komoditas pangan yang dibeli para penerima manfaat di E-Warong harus dengan harga wajar.

Sebab, dalam temuannya terdapat beberapa supplier E-Warong yang menjual harga bahan sembako yang tidak sesuai dengan ketentuan.

https://www.youtube.com/watch?v=PqSKwYvcsxI

“KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka, kan kasian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal,” ucap Mensos didampingi Wali Kota Pekalongan A Afzan Arslan Djunaid.

Dalam peninjauannya ini, Mensos Risma tampak terlihat kecewa karena mendapati beberapa barang sembako yang dijual dengan harga mahal.

Baca juga: Mensos Risma Beberkan Tiga Langkah Hindari Korupsi Penyaluran Bansos





Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *