KKPR Segera Diterapkan, Akan Mudahkan Perizinan Bangunan Gedung Hingga Lingkungan
KKPR Segera Diterapkan, Akan Mudahkan Perizinan Bangunan Gedung Hingga Lingkungan

RumahCom – Kementerian ATR/BPN terus mensosialisasikan penerapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang akan memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Nantinya setelah KKPR ini berlaku perizinan hanya membutuhkan waktu maksimal 20 hari kerja.

Sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PP ini merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2021 mengenai Cipta Kerja di mana terdapat beberapa kebijakan dan istilah baru seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

Menurut Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, KKPR ini berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan. Melalui KKPR ini diharapkan bisa terwujud kemudahan perizinan berusaha dengan konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi yang lebih mudah.

“Untuk itu diharapkan setiap daerah telah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga pelaku usaha maupun non berusaha bisa menggunakan konfirmasi KKPR. Selain itu bagi daerah yang belum memiliki RDTR bisa menggunakan persetujuan KKPR ini sehingga proses di lapangan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Pelaku usaha yang memohon kegiatannya dilaksanakan di kawasan yang telah memiliki RDTR tentunya sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) sehingga bisa terbit konfirmasi. Untuk daerah yang belum ada RDTR harus melalui persetujuan KKPR sebelum memeroleh izin lainnya.

Rekomendasi ini  juga diperuntukan hanya bagi proyek strategis nasional sehingga bisa mempercepat prosesnya. Mekanisme perizinan pemanfaatan ruang misalnya, ke depan hanya memerlukan waktu 20 hari kerja untuk direspon. Pelaku usaha tinggal mengisi koordinatnya, luas tanah yang akan dikembangkan, berapa modalnya, dan hal lainnya.

Setelah mendaftar maka akan mendapat akses untuk membayar perizinan dan sejak saat itu hitungan waktu perizinan langsung berjalan dan bisa dipantau. Akan terlihat kapan memulai pekerjaan yang terhitung dari 0 dan 20 hari kemudian harus sudah keluar jawaban persetujuan KKPR-nya.

Selanjutnya dalam 24 jam persetujuan sudah bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk memohon perizinan lainnya. Misalnya perizinan untuk bangunan gedung (PBG) yang menggantikan izin mendirikan bangunan (IMB) dan perizinan persetujuan lingkungan yang sebelumnya disebut dengan analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, penerapan OSS ini tidak boleh ditunda lagi karena tadinya akan diterapkan awal Juni ini dan harus diterapkan awal bulan depan. Setelah ini diluncurkan maka semua proses KKPR, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, bisa langsung di-apply dan langsung jalan,” beber Kamarzuki.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya ruma



Sumber Link

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *