TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA РKementerian PUPR selama ini menjadi salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tiap tahunnya mengingat perannya sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur nasional.

Di 2021 ini, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran APBN pasca refocusing sebesar Rp.131,81 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal, barang dan pegawai.

Dengan alokasi anggaran Rp. 107,6 triliun atau sebesar 71,83 % dibelanjakan untuk belanja non-operasional yang penggunaannya melalui proses kontraktual pengadaan barang/jasa.

Pemilihan penyedia yang handal dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan juga mengembangkan perekonomian nasional dan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) juga menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Menteri Basuki Minta Dukungan KPK Cegah Praktik Korupsi di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Dalam meningkatkan kualitas Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, dilakukan restrukturisasi kelembagaan pengadaaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR dengan dibentuknya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang berada di 34 Provinsi di Indonesia.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun Saluran Pengendali Banjir KEK Mandalika Senilai Rp 28 Miliar

Komitmen ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang/jasa.

Sehingga kementerian ini dapat memaksimalkan waktu, biaya, dan kualitas pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran Pembangunan Infrastruktur.

Baca juga: Menteri PUPR Usul Pagu Anggaran Infrastruktur Tahun 2022 Rp 100,4 Triliun

Dalam pelaksanaannya, proses Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 yang merupakan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR Nomor 288/KPTS/M/2019.





Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *