KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa pemecatan 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan urusan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istana Kepresidenan tidak akan melakukan intervensi terkait keputusan pimpinan KPK.

“Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal,” ujar Moeldoko seusai melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

Moeldoko meyakini para pimpinan KPK memiliki pertimbangan masing-masing dalam mengeluarkan keputusan pemecatan 51 pegawai tak lolos TWK. Moeldoko menegaskan bahwa istana mengambil sikap sesuai dengan arahan presiden.

“Mereka (KPK) kan punya pertimbangan. Istana sudah jelas suaranya presiden,” ungkapnya.

Menurut Moeldoko Badai Kepegawaian Negara (BKN) telah mengatur proses TWK. Dirinya juga menegaskan bahwa istana tidak perlu memanggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), BKN, dan pimpinan KPK untuk kembali membahas proses TWK.

“Enggak. Itu sudah kebijakan internal ada di masing-masing kementerian/lembaga,” paparnya.

Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi ASN. Sementara Pada 1 Juni 2021, KPK melantik 1.271 pegawai yang lulus TWK menjadi ASN. Sementara itu, nasib 75 pegawai belum ada titik terang. (OL-8)

 






Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *