Ini Komitmen Pemerintah Terkait Konflik Pertanahan
Ini Komitmen Pemerintah Terkait Konflik Pertanahan

RumahCom – Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperbaharui proses penyelesaian sengketa pertanahan di masyarakat. Saat ini telah diberlakukan berbagai aturan turunan seperti perpres untuk menyelesaikan berbagai permasalahan maupun konflik pertanahan.

Permasalahan pertanahan kerap mendapatkan sorotan karena dampaknya yang serius dan besar. Karena itu berbagai permasalahan yang kerap terjadi pada sektor pertanahan ini menjadi perhatian serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Saat ini salah satu permasalahan utama di bidang pertahanan yaitu adanya ketimpangan penguasaan tanah. Karena itu  UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, pemerintah sangat serius untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan ini dari mulai hulu hingga hilir. Kementerian ATTR/BPN akan melakukan pendekatan sistemik dibandingkan pendekatan ad hoc yang sporadis.

“Kita akan mulai menyelesaikan permasalahan pertanahan dari hulu seperti mengapa banyak terjadi sengketa pertanahan? Karena hingga saat ini masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar semua dan untuk itu kami menerapkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL),” ujarnya.

Keseriusan lain untuk menangani permasalahan pertanahan, jelas Sofyan, telah dilakukan berbagai tindakan salah satunya dengan dibentuknya satgas anti mafia tanah. Melalui satgas ini diklaim telah banyak permasalahan pertanahan yang bisa diselesaikan dan satgas ini sangat tegas menyingkap kasus pertanahan bahkan menindak oknum di Kementerian ATR/BPN yang terlibat kasus.

Aktivitas lainnya yaitu menjalankan program reforma agraria khususnya untuk obyek-obyek tanah dengan stastus Hak Guna Usahha (HGU) yang terlantar dan HGU yang habis statusnya untuk diberikan kepada rakyat. Berbagai hal yang dilakukan ini untuk menunjukan instansi Kementerian ATR/BPN saat ini sudah lebih baik dan terus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.

 

Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau menambahkan, wujud reforma agraria yang dilakukan Kementerian ATR/BPN yaitu dalam bentuk legalisasi aset serta redistribusi tanah. Reforma agraria merupakan wujud kehadiran negara di tengah permasalahan terkait pertanahan yang dialami masyarakat.

“Pertanahan menjadi salah satu fokus kementerian bahkan kami juga menangani konflik terkait pertanahan kawasan hutan. Dengan adanya Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah menjadi titik awal terkait panduan penanganan konflik dan kita telah dipayungi berbagai perpres untuk penanganan berbagai konflik ini,” katanya.

Hal lainnya lagi yang disampaikan antara lain terkait tanah ulayat atau tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang sudah diakui oleh negara. Tanah ulayat yang sudah ditetapkan dapat diberikan hak pengelolaan dan hak atas tanah dan ini kebijakan baru terkait pengelolaan tanah mulai dari proses pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah



Sumber Link

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *