SALAH satu isu panas yang menyeruak di balik tes wawasan kebangsaan (TWK) ialah kubu polisi Taliban dan polisi India. Dalam wawancara program Kick Andy Double Check, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan pandangan terkait hal tersebut.

Tanya (T): Isu soal kubu polisi Taliban dan polisi India di internal KPK dan mereka berseberangan, bagaimana kebenarannya sebenarnya?

Jawab (J): Saya tidak tahu awal mula istilah polisi Taliban atau India. Tapi begini, pegawai KPK sebagaimana yang dimaksud UU dan PP, pegawai KPK itu ada yang pegawai tetap dan tidak tetap. Jadi tidak ada pegawai istilahnya polisi Taliban atau India. 

Jadi kalau berdasarkan fakta, tidak ada pengelompokan seperti itu. Kalau dibilang yang 75 orang itu masuk kelompok yang berseberangan dengan pimpinan KPK, mereka 75 orang itu terdiri dari berbagai latar belakang. Ada yang dari sekjen, dari bagian informasi data, pencegahan dan lain-lain. Jadi tidak mungkin ada pengelompokkan seperti itu.

Baca juga: Banyak Spekulasi Soal TWK, Ini Penjelasan Firli Bahuri

Sekarang gini, kalau kita pakai istilahnya perumpamaan timbangan berat badan. Ada perusahaan ingin mencari karyawan dengan berat badan 70 kg, yang 1.274 orang lulus. Lalu yang tidak lulus marah dengan bilang timbangannya rusak dan sebagainya.

Lagipula sekarang begini, siapa yang mampu membuat nama 75 orang untuk tidak diluluskan. Sekjen yang bekerja dengan BKN untuk proses pengalihan status ini tidak pernah berkomunikasi tentang hal itu. Pimpinan KPK pun tidak pernah juga berkomunikasi tentang hal itu.

T: Di masyarakat berkembang isu bahwa TWK sangat melenceng dengan materi pertanyaan yang sangat tidak mencerminkan wawasan kebangsaan. Bagaimana Anda menanggapi itu?

J: Saya tidak ingin masuk ke materi pertanyaan, karena memang bukan saya yang bertanya. Itu adalah BKN dan TI asesor. Tapi saya pastikan, bahwa itu bisa saja ditanyakan oleh tim asesor, saya tidak tahu persis. Namun yang pasti KPK, kami pimpinan, tidak pernah mengarahkan soal pertanyaan. Karena TWK dilaksanakan oleh BKN dan tim asesornya. Tim asesor ini profesional terdiri dari beberapa institusi. Jadi saya tidak ikut campur.

Baca juga: Firli: Saya tidak Punya Persoalan dengan Novel Baswedan

T: Kalau soal ada pegawai KPK yang menantang Anda berdebat, lalu Anda tidak datang. Anda dibilang takut. Bagaiamana Anda menanggapinya?

J: Penyelesaian suatu persoalan bukan hanya melalui debat. Perlu dilakukan sesuai prosedur. Kalau itu perkara hukum, maka harus diselesaikan secara hukum. Apa persoalannya sehingga saya perlu takut. Debat itu bukan cara menyelesaikan persoalan. Itu sesuai apa yang dibahas oleh seluruh unsur KPK. 

Kami sepakat kalau memang ada yang merasa tidak puas dengan keputusan dari hasil tes pengalihan, silakan selesaikan dengan proses sesuai koridor hukum. Kalau lewat debat nanti malah tidak selesai-selesai. Kita kan perlu bekerja bukan berdebat. Selama ini kami lebih banyak diam. Diam itu bukan berarti kita takut, bukan berarti kita kalah. Tapi kita fokus bekerja menyelesaikan persoalan ini.

(OL-11)

 

 






Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *