TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menjawab sorotan terkait dugaan disparitas terkait penuntutan perkara tindak pidana umum pasca dikeluarkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Burhanuddin mengatakan disparitas itu terjadi tak lepas karena adanya perubahan dalam pelaksanaan.

“Kita kan baru (terjadi) perubahan di dalam pelaksanaan, kita memberikan kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah atau untuk (penuntutan) tertentu,” ujar ST Burhanuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (14/6/2021). 

ST Burhanuddin lantas mengatakan kelemahan lain yang diakui pihaknya adalah belum bisa mengawasi adanya disparitas tersebut. 

Karenanya, dia berjanji dugaan disparitas itu akan menjadi fokus pihaknya dan jajarannya ke depan. 

Dengan begitu, lanjutnya, tidak terjadi kembali disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum lainnya. 

“Agar nanti jampidum tidak terjadi lagi disparitas. Walaupun kami memberikan kewenangan ke daerah, tetapi pengawasan ada tetap pada kita. Jangan sampai ada disparitas terjadi lagi,” tandasnya. 

Baca juga: Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi Senilai Rp 4,8 Miliar di Tenggarong

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya, Senin (14/6/2021). 

Dalam rapat itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menyoroti dugaan disparitas dalam tuntutan perkara tidak pidana umum yang terjadi pasca dikeluarkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. 

Awalnya Arsul mengira pedoman tersebut akan mengubah kultur dimana JPU di lapangan dapat mengekspresikan kewenangannya dengan lebih baik. 





Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *