JAKARTA, iNews.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan opsi baru untuk mengatasi krisis keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. Opsi tersebut adalah membayar gaji pilot Garuda dengan besaran yang dihitung per jam kerja. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan opsi tersebut sebagai langkah efisiensi keuangan maskapai penerbangan pelat merah yang semakin tertekan. 

“Nanti sampai akhir, mungkin pilotnya pun jam-jaman (kerja) saja kalau bisa,” ujar Arya, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dia menjelaskan, hitungan upah juga didasari pada pengurangan armada pesawat. Kementerian BUMN mencatat, hanya ada 50 pesawat Garuda yang dioperasikan manajemen. Minimnya operasional maskapai penerbangan pelat merah disebabkan terbatasnya cash flow perusahaan.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyebut ada sejumlah tindakan yang dilakukan pemegang saham saat ini. Misalnya penundaan pembayaran, pengembalian sejumlah armada kepada lessor. 

Pemerintah pun tengah melakukan kajian bersama penasehat atau tim konsultan keuangan untuk membahas skema restrukturisasi dengan kreditur Garuda Indonesia. 

“Saat ini beroperasi minimum sekitar 50-an pesawat, kita harus mengambil tindakan yang drastis, maka ini tinggal tunggu waktu karena cash flow terbatas, setiap bulan minus, kami sedang lakukan kajian dengan para advisor untuk mengambil tindakan dengan kreditur,” ujar Tiko sapaan akrab Kartika.

Dia memaparkan, selama ini manajemen juga sudah melakukan penundaan pembayaran baik ke lessor, maupun perusahaan pelat merah lain seperti PT Angkasa Pura. Penundaan pembayaran juga dilakukan untuk gaji karyawan Garuda. Dimana, gaji yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar 23 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 327,9 miliar.

Editor : Jeanny Aipassa





Sumber Berita

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *